Anggaran Terbatas, Strategi Jelas Diperlukan untuk Mencapai Target 3 Juta Rumah
JAKARTA – Dengan anggaran yang terbatas dan target pembangunan rumah sebanyak 3 juta unit per tahun, dibutuhkan konsep dan strategi yang jelas untuk mencapainya.
Pemerintah menyiapkan skenario efisiensi agar target pembangunan 3 juta rumah per tahun dapat terlaksana di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Dukungan dari lintas kementerian dan lembaga sangat diperlukan.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hamka Baco Kady, mengaku terkejut dengan lonjakan program pembangunan 3 juta rumah per tahun.
Oleh karena itu, perlu dirumuskan konsep yang jelas untuk implementasinya. Dari tahun 2019 hingga 2024, pembangunan rumah hanya mampu terealisasi sebanyak 2.177 unit dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 119,9 triliun.
”Pola yang lalu hanya mengandalkan APBN. Kini, perlu dicari solusi agar target 3 juta rumah per tahun bisa tercapai,” ujarnya, Selasa (29/10/2024).
Dalam rapat tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa program 3 juta rumah per tahun memerlukan gotong royong dari semua pihak.
Pada 2025, anggaran kementerian yang dipimpinnya untuk pembangunan perumahan tercatat sebesar Rp 5,078 triliun, turun dari Rp 14,3 triliun pada tahun 2024.
”Anggaran kami tahun 2025 turun dari Rp 14,3 triliun (di 2024) menjadi Rp 5,078 triliun, dan mesti bangun 3 juta rumah. Apakah anggaran ini layak untuk membangun 3 juta rumah? Bayangkan, berarti kita mesti kerja 25 kali lipat untuk mencapai target 3 juta rumah,” kata Maruarar.
Di sisi lain, ia menambahkan bahwa upaya membangun 3 juta rumah per tahun memerlukan terobosan untuk efisiensi. Salah satunya adalah penerapan mekanisme pembelian terpusat (central purchasing) yang umum dilakukan pengembang swasta dalam pembelian material perumahan. Saat ini, terdapat ratusan material yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah.
Pembelian terpusat diharapkan dapat menghemat biaya produksi sehingga harga rumah turun dan masyarakat dapat membeli rumah dengan harga lebih terjangkau. Sebagai contoh, pembelian semen untuk program 3 juta rumah diperkirakan menghabiskan biaya lebih dari Rp 10 triliun, sehingga dengan melakukan pembelian langsung dari pabrik semen, diharapkan bisa mendapatkan diskon harga untuk menekan biaya material.
Maruarar menambahkan bahwa efisiensi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan rumah-rumah susun yang masih kosong dan minim penghuni.
Pihaknya sedang menjajaki pemanfaatan rumah susun sewa. Saat ini, banyak rumah susun terbengkalai di sejumlah daerah karena kurangnya penghuni.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Djunaidi Abdillah, memberikan apresiasi terhadap upaya pencapaian program 3 juta rumah per tahun yang diusung pemerintah.
Namun, penyediaan perumahan rakyat oleh pengembang di lahan negara dianggap masih sulit diterapkan. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa sebagian besar pengembang menggunakan kredit untuk proyek pembangunan rumah, sementara perbankan lebih tertarik memberikan kredit jika ada agunan berupa lahan.
Oleh karena itu, lahan negara dinilai lebih tepat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun sewa dibandingkan dengan rumah susun milik. (Yk/dbs)
